Selamat Datang di Website DPRD Kabupaten Bulungan. +++ Sampaikan aspirasi Anda, kritik dan saran dengan mengisi buku tamu kami, terima kasih.
 
 
 
 

Tatib DPRD Bab 6-10

BAB VI

 

FRAKSI

 

Pasal 32

 

(1)      Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

 

(2)      Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.

 

(3)      Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

 

(4)      Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.

 

(5)      Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.

 

(6)      Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.

 

(7)      Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.

 

(8)      Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

 

(9)      Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

 

 

 

Pasal 33

 

(1)      Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

 

 

1.   Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

 

 

(3)      Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

 

 

 

Pasal 34

 

(1)      Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai sekretariat fraksi.

 

 

(2)      Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas raksi.

 

 

(3)      Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

 

 

 

Pasal 35

 

(1)      Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

 

 

(2)      Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:

 

a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

 

b. menguasai bidang pemerintahan; dan

 

c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

 

 

 

Pasal 36

 

(1)      Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.

 

 

(2)      Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 2 (dua) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.

 

 

(3)  Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan lepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

 

 

 

 

BAB VII

 

ALAT KELENGKAPAN DPRD

 

Bagian Kesatu

 

Umum

 

Pasal 37

 

 

 

(1)      Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

 

a. pimpinan;

 

b. Badan Musyawarah;

 

c. komisi;

 

d. Badan Legislasi Daerah;

 

e. Badan Anggaran;

 

f.   Badan Kehormatan; dan

 

g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

 

 

(2)      Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

 

 

(2)  Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

 

 

 

Bagian Kedua

 

Pimpinan

 

Pasal 38

 

(1)Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua

 

 

(2)      Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD

 

(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.

 

 

(4)  Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

 

 

(5)      Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

 

 

(6)      Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

 

 

(7)      Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.

 

 

(8)      Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

 

 

(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

 

 

 

Pasal 39

 

 

(1)      Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memroses penetapan pimpinan DPRD definitif.

 

 

(2)  Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

 

 

(3)  Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.

 

 

(4)  Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

 

 

 

Pasal 40

 

 

(1)      Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.

 

 

(2)      Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

 

 

 

Pasal 41

 

(1)      Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.

 

 

(2)  Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada aya (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.

 

 

(3)  Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD kabupaten dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.

 

 

(4)  Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

 

 

 

Pasal 42

 

 

(1)      Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

 

a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;

 

b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;

 

c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;

 

d. menjadi juru bicara DPRD;

 

e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;

 

f.   mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;

 

g.  mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;

 

h. mewakili DPRD di pengadilan;

 

i.   melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

j.   menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan

 

k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

 

 

 

(2)      Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali

 

.

 

(2)  Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

 

 

 

Pasal 43

 

 

 

(1)      Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

 

(2)      Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:

 

a. meninggal dunia;

 

b.  mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;

 

c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

 

d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

 

(3)Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:

 

a.  melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau

 

b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

(3)  Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.

 

 

 

(4)  Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38.

 

 

 

Pasal 44

 

 

 

(1)      Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.

 

 

 

(2)      Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

 

 

(3)      Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

 

 

Pasal 45

 

 

(1)Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya.

 

 

(2)      Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

 

 

 

Pasal 46

 

(1)      Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.

 

 

(2)  Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

 

 

(3)  Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.

 

 

 

Bagian Ketiga

 

Badan Musyawarah

 

Pasal 47

 

(1)      Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

 

(2)      Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

 

(3)      Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.

 

(4)      Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.

 

(5)      Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

 

 

 

Pasal 48

 

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:

 

a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

 

b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

 

c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

 

d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

 

e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

 

f.   merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

 

g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

 

(2)      Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:

 

a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan

 

b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

 

 

 

Bagian Keempat

 

Komisi

 

Pasal 49

 

(1)      Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

 

(2)  Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.

 

(3)  Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebanyak 3 (tiga) komisi dengan nama :

 

a.  Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum yang meliputi :

 

1.    pemerintahan ;

 

2.    Ketertiban ;

 

3.    Kependudukan dan catatan sipil ;

 

4.    Penerangan/Pers dan telekomunikasi ;

 

5.    Hukum dan Perundang-undangan ;

 

6.    Kepegawaian ;

 

7.    Aparatur ;

 

8.    Perizinan ;

 

9.    Sosial politik ;

 

10.Organisasi masyarakat ;

 

11.Pertahanan keamanan ;

 

12.Ketenagakerjaan ;

 

13.Peranan wanita dan perlindungan anak ;

 

14.Transmigrasi dan lingkungan hidup ;

 

15.Pertambangan dan energi ;

 

16.Pertanahan.

 

b.   Komisi II bidang keuangan dan kesejahteraan rakyat meliputi :

 

1.      Keuangan daerah ;

 

2.      Perpajakan ;

 

3.      Retribusi ;

 

4.      Perbankan ;

 

5.      Dunia usaha ;

 

6.      Penanaman modal ;

 

7.      Perusahaan patungan ;

 

8.      Pemukiman dan perumahan rakyat ;

 

9.      Pendidikan ;

 

10.   Ilmu pengetahuan dan teknologi ;

 

11.   Perusahaan daerah ;

 

12.   Pemuda dan olahraga ;

 

13.   BUMN/BUMD ;

 

14.   Agama ;

 

15.   Sosial dan Kesehatan ;

 

16.   Keluarga berencana ;

 

c.    Komisi III bidang ekonomi dan pembangunan meliputi :

 

1.   Perdagangan ;

 

2.   Perindustrian ;

 

3.   Pertanian dan tanaman pangan ;

 

4.   Perikanan dan kelautan ;

 

5.   Peternakan ;

 

6.   Perkebunan ;

 

7.   Kehutanan ;

 

8.   Koperasi dan usaha kecil menengah ;

 

9.   Logistik ;

 

10.   Pengadaan pangan ;

 

11.   Pariwisata ;

 

12.   Pekerjaan umum ;

 

13.   Tata kota ;

 

14.   Pertamanan ;

 

15.   Kebersihan ;

 

16.   Perhubungan ;

 

 

 

(4)      Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.

 

(5)      Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

 

(6)      Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

 

(7)      Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.

 

(8)      Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.

 

(9)      Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

 

 

 

Pasal 50

 

 

 

Komisi mempunyai tugas:

 

a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;

 

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

 

d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;

 

e. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

 

f.   memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

 

g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;

 

h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

 

i.   mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan

 

j.   memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

 

 

 

 

 

Bagian Kelima

 

Badan Legislasi Daerah

 

Pasal 51

 

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

 

 

 

Pasal 52

 

 

 

(1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

 

 

 

(2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.

 

 

 

(3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan.

 

 

 

(4)   Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

 

 

 

Pasal 53

 

 

 

(1)      Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

 

 

 

(2)      Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah dan bukan sebagai anggota.

 

 

 

(3)      Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun.

 

 

 

(4)      Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

 

 

 

Pasal 54

 

 

 

Badan Legislasi Daerah bertugas:

 

a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

 

 

 

b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;

 

 

 

c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

 

 

 

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

 

 

 

e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;

 

 

 

f.   mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

 

 

 

g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh BadanMusyawarah; dan

 

 

 

h.   membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

 

 

 

 

 

Bagian Keenam

 

Badan Anggaran

 

Pasal 55

 

(1)      Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

 

 

 

(2)  Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

 

 

 

(3)      Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.

 

 

 

(4)      Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.

 

 

 

(5)      Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.

 

 

 

(6)      Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

 

 

 

Pasal 56

 

 

 

Badan Anggaran mempunyai tugas:

 

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;

 

b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

 

c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

 

d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten bersama tim anggaran pemerintah daerah;

 

e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan

 

f.   memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

 

 

 

 

 

Bagian Ketujuh

 

Badan Kehormatan

 

Pasal 57

 

(1)   Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

 

 

 

(2)   Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

 

 

 

(3)   Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRDsebanyak 3(tiga) orang.

 

 

 

(4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

 

 

 

(5)  Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

 

 

 

(6)  Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masingmasing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.

 

 

 

(7)  Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.

 

 

 

(8)      Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.

 

 

 

(9)  Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

 

 

 

 

 

Pasal 58

 

 

 

(1)      Badan Kehormatan mempunyai tugas:

 

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

 

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;

 

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

 

d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

 

 

 

(2)  Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

 

 

 

Pasal 59

 

 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Badan Kehormatan berwenang:

 

a.  memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

 

b.  meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

 

c.  menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

 

 

 

Pasal 60

 

 

 

(1)      Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.

 

(2)      Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

 

a. teguran lisan;

 

b. teguran tertulis;

 

c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

 

d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

 

 

 

(3)      Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

 

 

 

(4)Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Pasal 61

 

 

 

(1)      Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.

 

 

 

(2)      Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

 

 

 

(3)      Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

 

 

 

(3)  Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

 

 

 

Pasal 62

 

 

 

(1)      Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

 

 

 

(2)      Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

 

 

 

(3)      Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

 

 

 

(4)      Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

 

 

Pasal 63

 

 

 

(1)      Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

 

 

 

(2)      Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.

 

(3)      Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

 

 

 

(4)      Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.

 

 

 

(5)      Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui bupati bagi anggota DPRD kabupaten.

 

 

 

(6)      Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

 

 

 

Bagian Kedelapan

 

Alat Kelengkapan Lain

 

Pasal 64

 

(1)      Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.

 

 

 

(2)      Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.

 

 

 

(3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

 

 

 

(4)      Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

 

 

 

(5)      Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.

 

 

 

(6)      Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

 

 

 

(7)      Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

 

 

 

(8)      Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

 

 

 

BAB VIII

 

PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 

Bagian Kesatu

 

Persidangan

 

Pasal 65

 

(1)      Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.

 

 

 

(2)      Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.

 

 

 

(3)      Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.

 

 

 

(4)      Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.

 

 

 

(5)      Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara  perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

 

 

 

(6)      Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

 

 

 

(7)      Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

 

 

 

 

 

Bagian Kedua

 

Rapat

 

Pasal 66

 

(1)      Jenis Rapat DPRD terdiri atas:

 

a. rapat paripurna;

 

b. rapat paripurna istimewa;

 

c. rapat pimpinan DPRD;

 

d. rapat fraksi;

 

e. rapat konsultasi;

 

f.   rapat Badan Musyawarah;

 

g. rapat komisi;

 

h. rapat gabungan komisi;

 

i.   rapat Badan Anggaran;

 

j.   rapat Badan Legislasi Daerah;

 

k. rapat Badan Kehormatan;

 

l.   rapat panitia khusus;

 

m. rapat kerja;

 

n. rapat dengar pendapat; dan

 

o. rapat dengar pendapat umum.

 

 

 

(2)      Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

 

 

 

(3)      Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.

 

 

 

(4)      Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

 

 

 

(5)      Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.

 

 

 

(6)      Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.

 

 

 

(7)      Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

 

 

 

(8)      Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

 

 

 

(9)      Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

 

 

 

(10)    Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

 

 

 

(11)    Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah.

 

 

 

(12)    Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.

 

 

 

(13)    Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

 

 

 

(14)    Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

(15)    Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.

 

(16)    Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

 

 

 

Pasal 67

 

 

 

(1)      Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.

 

 

 

(2)      Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:

 

a. kepala daerah;

 

b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

 

c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.

 

 

 

(3)  Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

 

 

 

Pasal 68

 

 

 

(1)      Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.

 

 

 

(2)      Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.

 

 

 

(3)      Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

(4)      Peraturan atau keputusan DPRD kabupaten dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

 

 

 

Pasal 69

 

 

 

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

 

 

 

Pasal 70

 

 

 

(1)      Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.

 

 

 

(2)      Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.

 

 

 

(3)      Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

 

 

 

Pasal 71

 

 

 

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

 

 

 

Pasal 72

 

 

 

(1)      Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.

 

 

 

(2)      Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat

 

 

 

(3)      Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.

 

 

 

(4)  Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Pasal 73

 

 

 

(1)      Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.

 

 

 

(2)      Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.

 

 

 

(3)      Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

 

 

 

Pasal 74

 

 

 

(1) Hari dan/atau  jam kerja dan rapat DPRD ditentukan sebagai berikut :

 

a.hari senin sampai dengan hari kamis pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 wita dan pukul 13.00 sampai dengan pukul 16.00 wita.

 

b. hari jumat pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 wita.

 

(2)  dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi hal-hal yang penting dan mendesak untuk segera diselesaikan.

 

(3) pakaian harian anggota DPRD ditentukan sebagai berikut :

 

a.hari senin sampai dengan hari rabu pakaian sipil harian (PSH) ;

 

b. hari kamis pakaian Batik Bultiya atau Batik ;

 

c.   hari jumat pakaian bebas pantas ;

 

d. setiap tanggal 14 Agustus pakaian Pramuka;

 

(4) Pakaian rapat DPRD ditentukan sebagai berikut :

 

a.rapat paripurna yang tidak mengambil keputusan menggunakan pakaian sipil Resmi (PSR) ;

 

b.rapat paripurna yang mengambil keputusan menggunakan pakaian sipil Lengkap (PSL) ;

 

c.Rapat paripurna istimewa menggunakan pakaian sipil Lengkap (PSL) ;

 

d.Rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Bulungan menggunakan Pakaian Adat Daerah (PAD).

 

(5) Pakaian rapat diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menggunakan pakaian bebas pantas.

 

 

 

 

 

Pasal 75

 

 

 

(1)      Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.

 

 

 

(2)      Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

 

 

 

 

 

Pasal 76

 

 

 

(1)      Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

 

 

 

(2)      Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.

 

 

 

(3)      Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.

 

 

 

(4)      Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

 

 

 

Bagian Ketiga

 

Pengambilan Keputusan

 

Pasal 77

 

(1)      Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

 

 

 

(2)      Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

 

 

 

Pasal 78

 

 

 

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

 

 

 

Pasal 79

 

 

 

(1)      Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:

 

a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambilkeputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;

 

b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau

 

c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

 

 

 

(2)      Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:

 

a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

 

b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

 

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

 

 

 

(3)      Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

 

 

 

(4)      Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

 

 

 

(5)      Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, dan memberhentikan pimpinan DPRD, serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.

 

 

 

(6)      Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.

 

 

 

(7)      Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

 

 

 

(8)      Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

 

 

 

Pasal 80

 

 

 

(1)      Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

 

 

 

(2)  Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

 

 

 

Pasal 81

 

 

 

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

 

 

 

BAB IX

 

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

 

Pasal 82

 

(1)      Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.

 

 

 

(2)      Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

 

 

 

(3)  Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.

 

 

 

(4)  Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.

 

 

 

Pasal 83

 

 

 

(1)      Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.

 

 

 

(2)      Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

 

 

 

(3)      Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.

 

 

 

(4)      Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.

 

 

 

(5)      Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

 

 

 

(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

 

a. pengusul memberikan penjelasan;

 

b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

 

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

 

 

 

(7)      Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

 

a. persetujuan;

 

b. persetujuan dengan pengubahan; atau

 

c.  penolakan.

 

 

 

(8)      Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.

 

 

 

(9)      Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

 

 

 

Pasal 84

 

 

 

(1)      Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah diajukan dengan surat kepala daerah kepada pimpinan DPRD.

 

 

 

 

 

(2)  Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Pasal 85

 

 

 

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

 

 

 

Pasal 86

 

 

 

(1)      Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

 

 

 

(2)      Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

 

 

 

(3)      Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

 

1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;

 

2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan

 

3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi.

 

 

 

b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

 

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;

 

2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah; dan

 

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

 

c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

 

 

 

(4)      Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

 

1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan

 

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

 

b. Pendapat akhir kepala daerah.

 

 

 

(5)      Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

 

 

 

(6)      Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

 

 

 

 

 

Pasal 87

 

 

 

(1)      Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

 

 

 

(2)      Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

 

 

 

(3)      Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan.

 

 

 

(4)      Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.

 

 

 

(5)      Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.

 

 

 

(6)      Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

 

 

 

Pasal 88

 

 

 

(1)      Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

 

 

 

(2)  Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

 

 

 

Pasal 89

 

 

 

(1)      Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

 

 

 

(2)      Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh kepala daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

 

 

 

(3)      Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

 

 

 

(4)      Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

 

 

 

(5)      Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

 

 

 

(6)      Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

(7)      Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

BAB X

 

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN

 

ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

 

Bagian Kesatu

 

Pemberhentian Antarwaktu

 

Pasal 90

 

(1)      Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

 

a. meninggal dunia;

 

b. mengundurkan diri; atau

 

c. diberhentikan.

 

 

 

(2)      Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

 

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;

 

b.  melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;

 

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

 

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

 

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

f.   tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

 

g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;

 

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau

 

i.   menjadi anggota partai politik lain.

 

 

 

(3)      Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

 

 

 

Pasal 91

 

 

 

(1)      Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

 

 

 

 

 

(2)      Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

 

 

 

(3)      Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

 

 

 

(3)  Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur.

 

 

 

(5)      Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

 

 

(6)      Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

 

Pasal 92

 

 

(1)      Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.

 

 

(2)      Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.

 

 

 

(3)      Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

 

 

 

(4)      Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya lepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.

 

 

(5)      Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati bagi anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

 

 

(6)      Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan  pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur bagi anggota DPRD.

 

 

(7)      Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

 

 

Bagian Kedua

 

Penggantian Antarwaktu

 

Pasal 93

 

(1)      Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

 

 

(2)      Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

 

 

(3)  Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

 

 

Pasal 94

 

 

(1)      Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

 

 

(2)      KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD

 

 

(3)      Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.

 

 

(4)  Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu, atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati.

 

 

(5)      Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupatimengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.

 

 

(6)      Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD .

 

(7)      Dalam hal bupati/walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

 

 

Pasal 95

 

 

(1)      Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.

 

 

(2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.

 

 

(3)      Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

 

 

 

Bagian Ketiga

 

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

 

Pasal 96

 

(1)      Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

 

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

 

e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

 

f.   setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

 

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

 

h. sehat jasmani dan rohani;

 

i.   terdaftar sebagai pemilih;

 

j.   bersedia bekerja penuh waktu;

 

k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

 

l.   bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;

 

m.bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

 

n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;

 

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

 

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

 

 

(2)      Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

 

a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;

 

b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

 

c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;

 

d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;

 

e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

 

f.   surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

 

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

 

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

 

i.   kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;

 

j.   surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan

 

k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

 

 

(3)      Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:

 

a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

 

b.  usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

 

c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau

 

d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan

 

e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU

 

f.   fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.

 

 

(4)      Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

 

 

 

Bagian Keempat

 

Pemberhentian Sementara

 

Pasal 97

 

(1)      Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

 

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau

 

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

 

 

(2)      Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati

 

 

(3)      Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada bupati.

 

 

(4)      Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur.

 

 

 

(5)      Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

 

 

(6)      Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

 

 

(7)      Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

Pasal 98

 

(1)      Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.

 

 

(2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

 

 

Pasal 99

 

 

(1)      Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.

 

 

(2)      Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

 

(3)      Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

 


Anggota DPRD

Pengumuman

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Selamat Hari Bhayangkara ke-71 Tahun 201…

31-08-2015 Hits:733 pengumuman  - avatar

Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Beserta Jajaran Sekretariat Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Bhayangkara ke-71 Tahun 2017

Read more

Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir …

31-08-2015 Hits:512 pengumuman  - avatar

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Beserta Jajaran Staf Sekretariat Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha  1438 H Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Read more

Selamat Memperingati Hari Raya Waisak 25…

17-08-2015 Hits:1047 pengumuman  - avatar

Pimpinan dan anggota beserta jajaran staf sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan mengucapkan "Selamat Memperingati hari raya Waisak 2561"

Read more

Situs Terkait