Selamat Datang di Website DPRD Kabupaten Bulungan. +++ Sampaikan aspirasi Anda, kritik dan saran dengan mengisi buku tamu kami, terima kasih.
 
 
 
 

Tatib DPRD Bab 11-15

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 100

(1)      Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur

 

(2)  Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur untuk dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

 

(3)      Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

 

 

BAB XII

PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 101

(1)      Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati.

 

(2)      Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:

a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b.  pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau

c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah.

 

(3)      Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.

 

(4)      Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

 

(5)      Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala daerah.

 

(6)      Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

 

 

Pasal 102

 

(1)Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.

 

(2)      Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

 

BAB XIII

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI

MASYARAKAT

Pasal 103

 

(1)      Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

 

(2)      Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.

 

(3)      Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.

 

(4)      Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.

 

(5)      Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:

a. rapat dengar pendapat umum;

b. rapat dengar pendapat;

c. kunjungan kerja; atau

d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.

 

(6)      Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

 

 

BAB XIV

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU

TIM AHLI

 

Pasal 104

(1)      Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.

 

(2)      Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.

 

(3)      Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

b. menguasai bidang yang diperlukan;

c.   menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan

d. tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana.

 

(4)      Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.

 

(5)      Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.

 

(6)      Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

 

 

 

 

 

 

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

(1)  Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan DPRD Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

 

(2)  Apabila pada saat peraturan ini mulai berlaku terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, maka akan dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

 

(3)  Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.             

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bulungan.

 

 

 

 

 

                                                          Ditetapkan di  Tanjung Selor

                                          pada tanggal  2 Oktober 2014

 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

  KABUPATEN BULUNGAN

 

KETUA,

 

 

 

SYARWANI

 

Diundangkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 7 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

 

                 ttd

 

Drs. SYAFRIL

 

BERITA  DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2014Momor 24


PENJELASAN

 

 

 

ATAS

 

 

 

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 

KABUPATEN BULUNGAN

 

 

 

NOMOR     TAHUN 2014

 

 

 

TENTANG

 

 

 

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 

KABUPATEN BULUNGAN

 

 

 

 

 

I.    UMUM

 

Dalam rangka mewujudkan Lembaga Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi dalam kehidupan masyarakat, demi terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan didaerah yang kita cintai ini berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

 

 

 

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD.

 

 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Bulungan.

 

 

 

Dalam hal kedudukan dan fungsi yang seimbang untuk DPRD dan Pemerintah Daerah dimaksudkan agar hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah  dapat berjalan serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya tercipta keseimbangan antara pengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas Pemerintahan Daerah dipihak lain, agar dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kita.

 

 

 

II.  PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

 

           Cukup jelas

 

 

 

Pasal  2

 

           Cukup jelas

 

 

 

Pasal  3

 

           Cukup jelas

 

 

 

Pasal  4

 

           Cukup jelas

 

 

 

Pasal  5

 

           Huruf a

 

                       Cukup jelas

 

 

 

           Huruf b

 

                       Cukup jelas

 

 

 

           Huruf c

 

                       Cukup jelas

 

 

 

           Huruf d

 

                       Cukup jelas

 

 

 

           Huruf e

 

                       Pemilihan wakil bupati dilakukan oleh DPRD apabila masa jabatan wakil buapti masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih terhitung sejak kekosongan jabatan wakil bupati.

 

 

 

           Huruf f

 

                       Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional” dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

 

 

 

           Huruf g

 

                       Yang dimaksud dengan ”kerja sama internasional” dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama kabupaten ”kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman / hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

           Huruf h

 

                       Cukup jelas

 

 

 

           Huruf i

 

                       Cukup jelas

 

 

 

           Huruf j

 

                       Cukup jelas

 

 

 

           Huruf k

 

                       Cukup jelas

 

 

 

Pasal  6

 

           Ayat    (1)

 

           Penentuan jumlah anggota DPRD kabupaten untuk setiap provinsi didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

 

 

 

 

           Nama angota DPRD kabupaten terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang ditetapkan dengan keputusan KPU kabupaten dan secara administratif dilakukan oleh KPU kabupaten serta dilaporkan kepada gubernur melalui bupati dan tembusannya disampaikan kepada KPU provinsi.

 

 

 

           Ayat    (1)

 

 

 

Istilah “melalui” dimaksudkan bahwa bupati tidak boleh menilai keputusan KPU kabupaten melainkan hanya meneruskan keputusan KPU kabupaten kepada gubernur. Apabila bupati tidak meneruskan kepada gubernur, KPU kabupaten langsung mengusulkan peresmian pengangkatan anggota DPRD kabupaten kepada gubernur.

 

 

 

Ayat       (2)

 

Yang dimaksud dengan “masa jabatan 5 (lima) tahun” hádala terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, sehingga setelah melewati masa jabatan 5 (lima) tahun sudah tidak lagi menjadi anggota DPRD. Oleh karena itu anggota DPRD yang baru harus mengucapkan sumpah/janji pada saat berakhirnya masa jabatan anggota DPRD yang lama.

 

 

 

Ayat (3)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (4)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (5)

 

                       Cukup jelas.

 

 

 

Pasal  7

 

           Cukup jelas

 

 

 

Pasal  8

 

           Cukup jelas

 

 

 

Pasal  9

 

           Cukup jelas

 

 

 

Pasal  10

 

           Cukup jelas

 

 

 

Pasal  11

 

           Cukup jelas

 

 

 

Pasal  12

 

           Cukup jelas

 

 

 

                              Huruf a

 

Hak mengajukan rancangan peraturan daerah dimaksudkan untuk mendorong anggota DPRD dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan peraturan daerah.

 

 

 

 

 

                              Huruf b

 

Hak anggota DPRD untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah daerah sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

 

 

 

                              Huruf c

 

Hak anggota DPRD untuk menyampaikan suatu usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah daerah maupun kepada DPRD sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

 

 

 

                              Huruf d

 

Cukup jelas.

 

 

 

                              Huruf e

 

Cukup jelas.

 

 

 

                              Huruf f

 

Cukup jelas.

 

 

 

                              Huruf g

 

Cukup jelas.

 

 

 

                              Huruf h

 

Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.

 

 

 

                              Huruf i

 

Cukup jelas.

 

Pasal 13

 

           Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 14

 

           Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 15

 

           Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 16

 

           Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 17

 

           Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 18

 

           Cukup jelas.

 

 

 

 

 

Pasal 19

 

           Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 20

 

           Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 21

 

           Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 22

 

Materi Pasal 349 ayat (4) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 adalah Hakmenyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

 

 

 

Pasal 23

 

.          Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 24

 

           Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 25

 

           Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 26

 

           Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 27

 

           Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 28

 

           Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 29

 

           Cukup jelas.

 

          

 

Pasal 30

 

            Ayat (1)

 

Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah setempat, sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.

 

 

 

            Ayat (2)

 

                     Cukup jelas.

 

Pasal 31

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 32

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 33

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 34

 

            Ayat (1)

 

                     Cukup jelas.

 

 

 

            Ayat (2)

 

                     Cukup jelas.

 

 

 

            Ayat (3)

 

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah alat tulis kantor dan alat kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas.

 

Yang dimaksud dengan “anggaran” adalah kebutuhan belanja untuk menunjang kegiatan rapat fraksi dan kebutuhan kesekretariatan.

 

 

 

Pasal 35

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 36

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 37

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 38

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 39

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 40

 

            Ayat (1)

 

Penyampaian calon pimpinan DPRD dari partai politik secara administratif ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik atau jabatan lain sesuai AD/ART pada partai politik setempat/sesuai dengan tingkatan wilayahnya harus sesuai dengan rekomendasi dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.

 

Dalam hal penyampaian usul calon pimpinan DPRD yang diajukan oleh pimpinan partai politik setempat/sesuai dengan tingkatan wilayahnya berbeda dengan rekomendasi dari dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan, yang berlaku adalah calon anggota DPRD yang direkomendasikan oleh dewan pimpinan pusat partai yang bersangkutan.

 

 

 

            Ayat (2)

 

Istilah “melalui” dimaksudkan bahwa bupati untuk calon pimpinan DPRD kabupatenhanya meneruskan keputusan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan sementara DPRD. Apabila bupati tidak meneruskan keputusan DPRD kabupatenkepada gubernur, pimpinan sementara DPRD kabupaten dapat langsung mengusulkan peresmian pengangkatan pimpinan DPRD kabupaten kepada gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 41

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 42

 

            Ayat (1)

 

                     Cukup jelas.

 

 

 

            Ayat (2)

 

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya. Tidak termasuk berhalangan sementara apabila anggota pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai anggota dan/atau pimpinan DPRD.

 

 

 

            Ayat (3)

 

                     Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 43

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 44

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 45

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 46

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 47

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 48

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 49

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 50

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 51

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 52

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 53

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 54

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 55

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 56

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 57

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 58

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 59

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 60

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 61

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 62

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 63

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 64

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 65

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 66

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 67

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 68

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 69

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 70

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 71

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 72

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 73

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 74

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 75

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 76

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 77

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 78

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 79

 

Ayat (1)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (2)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (3)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (4)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (5)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (6)

 

Yang dimaksud dengan “penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur” adalah penetapan peraturan gubernur sebagai paying hukum bagi pemberlakuan APBD kabupaten yang sama dengan tahun sebelumnya apabila tidak berhasil dibentuk Peraturan Daerah tentang APBD.

 

 

 

Ayat (7)

 

Penyelesaian diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi yang dilakukan dalam bentuk rapat konsultasi untuk menentukan kelanjutan dari rapat dimaksud.

 

 

 

Ayat (8)

 

                     Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 80

 

            Cukup jelas.

 

 

 

 

 

Pasal 81

 

            Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 82

 

            Ayat (1)

 

                     Cukup jelas.

 

 

 

            Ayat (2)

 

Pada prinsipnya semua naskah rancangan peraturan daerah harus disertai naskah akademik, tetapi beberapa rancangan peraturan daerah seperti rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik.

 

 

 

            Ayat (3)

 

                     Cukup jelas.

 

 

 

            Ayat (4)

 

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah perlunya menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu peraturan daerah, atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

 

Pasal 83

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 84

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 85

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 86

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 87

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 88

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 89

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 90

 

            Ayat (1)

 

                     Cukup jelas.

 

 

 

            Ayat (2)

 

Huruf a

 

Cukup jelas.

 

 

 

 

 

Huruf b

 

Cukup jelas.

 

 

 

Huruf c

 

Cukup jelas.

 

 

 

Huruf d

 

Cukup jelas.

 

Huruf e

 

Cukup jelas.

 

 

 

Huruf f

 

                              Cukup jelas.

 

 

 

                     Huruf g

 

                              Cukup jelas.

 

 

 

Huruf h

 

Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200 tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antarwaktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah.

 

 

 

Huruf i

 

Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

 

           

 

            Ayat (3)

 

                     Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 91

 

Ayat (1)

 

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah pimpinan partai politik di kabupaten untuk DPRD kabupaten, sesuai dengan rekomendasi/keputusan dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.

 

 

 

Ayat (2)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (3)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (4)

 

Cukup jelas.

 

 

 

 

 

Ayat (5)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (6)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 92

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 93

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 94

 

Ayat (1)

 

Cukup jelas

 

 

 

Ayat (2)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (3)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (4)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (5)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (6)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (7)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 95

 

Ayat (1)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (2)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (3)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 96

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 97

 

Ayat (1)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (2)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (3)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (4)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (5)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (6)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (7)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 98

 

Ayat (1)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (2)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 99

 

Ayat (1)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (2)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (3)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 100

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 101

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 102

 

Ayat (1)

 

Konsultasi pimpinan DPRD dengan pimpinan instansi vertical adalah dalam rangka menerima masukan dan memberikan saran/rekomendasi mengenai permasalahan tertentu yang terjadi di daerahnya.

 

 

 

Ayat (2)

 

Cukup jelas.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 103

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 104

 

Ayat (1)

 

              Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (2)

 

              Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (3)

 

              Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (4)

 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa masa kerja kelompok pakar atau tim ahli tidak tetap, atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli. Dengan demikian pemberian honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu.

 

 

 

Ayat (5)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Ayat (6)

 

Cukup jelas.

 

 

 

Pasal 105

 

Cukup jelas.

 


Anggota DPRD

Pengumuman

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Selamat Hari Bhayangkara ke-71 Tahun 201…

31-08-2015 Hits:733 pengumuman  - avatar

Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Beserta Jajaran Sekretariat Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Bhayangkara ke-71 Tahun 2017

Read more

Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir …

31-08-2015 Hits:512 pengumuman  - avatar

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Beserta Jajaran Staf Sekretariat Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha  1438 H Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Read more

Selamat Memperingati Hari Raya Waisak 25…

17-08-2015 Hits:1047 pengumuman  - avatar

Pimpinan dan anggota beserta jajaran staf sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan mengucapkan "Selamat Memperingati hari raya Waisak 2561"

Read more

Situs Terkait