Selamat Datang di Website DPRD Kabupaten Bulungan. +++ Sampaikan aspirasi Anda, kritik dan saran dengan mengisi buku tamu kami, terima kasih.
 
 
 
 

Tatib DPRD Bab 1-5

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

     Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.      Daerah adalah  Kabupaten Bulungan;

2.      Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.      Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4.      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bulungan ;

5.      Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten  Bulungan yang bersifat kolektif;

6.      Gubernur adalah Gubernur  Kalimantan Utara;

7.      Kepala Daerah adalah Bupati Bulungan;

8.      Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bulungan;

9.      Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10.  Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

11.  Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bulungan adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

12.  Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bulungan yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Komisi-Komisi, badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, badan Legislasi dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna;

13.  Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD yang mencerminkan konfigurasi partai Politik peserta Pemilihan Umum;

14.  Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan;

15.  Badan Musyawarah DPRD adalah Badan yang dibentuk untuk menyusun jadwal kegiatan Dewan

16.  Badan Anggaran DPRD adalah Badan yang dibentuk untuk pembahasan Anggaran;

17.  Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

18.  Badan Legislasi Daerah DPRDyang selanjutnya disebut Balegda  adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk pembahasan masalah Peraturan daerah bersama kepala daerah;

19.  Panitia Khusus DPRD yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal khusus;

20.  Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan;

21.  Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan;

22.  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah, selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat  DPRD Kabupaten Bulungan;

23.  Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu norma – norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya;

24.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

25.  Kunjungan Kerja yang selnjutnya disebut Kungker adalah kegiatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD secara bersama-sama baik didalam maupun ke luar daerah;

26.  Masa Sidang dan Masa Reses adalah kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan baik di dalam maupun diluar gedung DPRD Kabupaten Bulungan.

BAB  II

 SUSUNAN,  KEDUDUKAN, FUNGSI,

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal   2

DPRD  terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

 Pasal  3

DPRD  merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.

Pasal 4

 

(1)    DPRD mempunyai fungsi:

        a. legislasi;

        b. anggaran; dan

        c.  pengawasan.

(2)   Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

(3)   Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.

(4)   Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

(5)   Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 5

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;

b.  membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerahmengenai APBD yang diajukan oleh kepaladaerah;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;

d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;

f.   memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i.   memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

j.   mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEANGGOTAAN

 

Pasal 6

(1)  Keanggotaan DPRD kabupaten diresmikan dengan keputusan gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum kabupaten/kota yang disampaikan melalui bupati.

(2)  Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

(3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.

(4)  Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.

(5)  Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 7

(1)  Anggota DPRD kabupaten sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD kabupaten/kota.

(2)  Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.

(3)   Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 8

(1)  Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

(2)   Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

(3)   Anggota DPRD pada daerah yang baru dan belum mempunyai pengadilan negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri pada daerah induk.

Pasal 9

(1)  Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

(2)  Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:

a.   Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;

b.   Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;

c.   Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan

d.   Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

(3)   Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota  DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 10

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bulungan dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

 

BAB IV

PELAKSANAAN HAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

 

DPRD mempunyai hak:

a.   interpelasi;

b.   angket; dan

c.   menyatakan pendapat.

 

Pasal 12

Anggota DPRD mempunyai hak:

a.   mengajukan rancangan peraturan daerah;

b.   mengajukan pertanyaan;

c.   menyampaikan usul dan pendapat;

d.   memilih dan dipilih;

e.   membela diri;

f.    imunitas;

g.   mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

h.   protokoler; dan

i.    keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1

Hak Interpelasi

Pasal 13

(1)   Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huru (a) diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD di utus dari 1 (satu) fraksi

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

a.   materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan

b.   alasan permintaan keterangan.

 

Pasal 14

(1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.

(2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.

(3)  Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:

a.   anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan

b.   para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.

(4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada kepala daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.

 

 

 

(5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.

(6)   Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

 Pasal 15

 (1) Kepala daerah dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam rapat paripurna DPRD.

 (2) Apabila kepala daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.

 (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 (4) Terhadap penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya

  (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada kepala daerah.

(6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 16

 

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD lebih dari 1 (satu) fraksi

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :

a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) atau Pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

b. alasan penyelidikan

Pasal 17

(1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.

(2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.

(4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada kepala daerah.

(5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 18

(1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

(2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.

(3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 19

(1) Panitia angket DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat  di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)   Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Apabila hasil penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya.

(3) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya.

Pasal 21

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 22

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

a.   materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) atau Pasal 349 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau

b.   materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 23

(1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.

(2)   Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

(3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

 

a.   anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;

 

b.   kepala daerah untuk memberikan pendapat; dan

 

c.   para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah.

 

 

(4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.

 

 

(5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.

 

 

(6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:

 

a.   pernyataan pendapat;

 

b.   saran penyelesaiannya; dan

 

c.   peringatan.

 

 

(7)   Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

 

 

 

Bagian Ketiga

 

Pelaksanaan Hak Anggota

 

Pasal 24

 

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.

 

 

(2)      Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

 

 

(3)      Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.

 

 

(4)      Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.

 

(5)      Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

(6)      Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

 

a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan

 

b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.

 

 

(7)      Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.

 

 

(8)      Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

 

 

(9)      Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.

 

 

Pasal 25

 

 

(1)      Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

 

 

(2)      Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

 

 

Pasal 26

 

 

(1)      Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.

 

 

(2)  Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

 

 

Pasal 27

 

 

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 28

 

 

(1)      Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD.

 

 

 

(2)      Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

 

 

 

Pasal 29

 

(1)      Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis daam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

 

 

(2)      Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

 

 

(3)      Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Pasal 30

 

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

 

 

(2)  Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

 

 

 

BAB V

 

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

 

Pasal 31

 

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

 

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;

 

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

 

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

 

f.   menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

 

g. menaati tata tertib dan kode etik;

 

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

 

i.   menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

 

j.   menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

 

k.   memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

 

 

 

 

 


Anggota DPRD

Pengumuman

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Selamat Hari Bhayangkara ke-71 Tahun 201…

31-08-2015 Hits:764 pengumuman  - avatar

Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Beserta Jajaran Sekretariat Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Bhayangkara ke-71 Tahun 2017

Read more

Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir …

31-08-2015 Hits:549 pengumuman  - avatar

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Beserta Jajaran Staf Sekretariat Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha  1438 H Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Read more

Selamat Hari Raya Idul Adha 1438 H.

17-08-2015 Hits:1085 pengumuman  - avatar

Pimpinan dan anggota beserta jajaran staf sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Adha 1438 H.

Read more

Situs Terkait