Selamat Datang di Website DPRD Kabupaten Bulungan. +++ Sampaikan aspirasi Anda, kritik dan saran dengan mengisi buku tamu kami, terima kasih.
 
 
 
 

Pembukaan Tatib DPRD 2014

                                                                                                                       

                                                                                                             Garuda                                                                     

 

 

 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

 

KABUPATEN BULUNGAN

 

 

 

 

 

RANCANGAN PERATURAN  

 

 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 

KABUPATEN BULUNGAN

 

 

 

NOMOR  1 TAHUN 2014

 

 

 

T E N T A N G

 

 

 

 TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 

 KABUPATEN BULUNGAN 

 

 

 

      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

 

 

 

 

 

Menimbang:             a.    bahwa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta  dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan kepentingan daerah ;

 

 

 

b.     bahwa untuk mengatur pelaksanaan tugas dan mekanisme kerja anggota dan lembaga perwakilan rakyat daerah perlu penataan peraturan tata tertib dewan yang mengatur  kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota dewan ;

 

 

 

c.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan  huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.

 

                                                         

 

Mengingat       :   1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang    Pembentukan       Daerah   Tingkat    II di Kalimantan  (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

 

 

 

                             2.  Undang-undang Nomor   32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

 

 

3.   Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);   

 

 

 

4.   Undang-Undang Nomor 8Tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 5316);

 

 

 

5.   Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

 

 

 

6.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

 

7.   Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

 

 

 

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

 

 

 

9.   Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan    : 1.     Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 171.3.2/K.134/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan;

 

                              2.   Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 171.2/K.191/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bulungan;

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

 

Menetapkan     :             PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

 


Anggota DPRD

Pengumuman

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Selamat Hari Bhayangkara ke-71 Tahun 201…

31-08-2015 Hits:764 pengumuman  - avatar

Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Beserta Jajaran Sekretariat Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Bhayangkara ke-71 Tahun 2017

Read more

Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir …

31-08-2015 Hits:549 pengumuman  - avatar

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Beserta Jajaran Staf Sekretariat Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha  1438 H Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Read more

Selamat Hari Raya Idul Adha 1438 H.

17-08-2015 Hits:1085 pengumuman  - avatar

Pimpinan dan anggota beserta jajaran staf sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Adha 1438 H.

Read more

Situs Terkait