Selamat Datang di Website DPRD Kabupaten Bulungan. +++ Sampaikan aspirasi Anda, kritik dan saran dengan mengisi buku tamu kami, terima kasih.
 
 
 
 

Perda Tahun 2004 No.1

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BULUNGAN

NOMOR      1   TAHUN 2004

 TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI   BULUNGAN,

Menimbang     : a.    bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997 seri C Nomor 1) sudah tidak sesuai lagi

                          b.    bahwa dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 74 ayat (2), dalam rangka melakukan penyidikan dan penertiban atas ketentuan peraturan Daerah dipandang perlu mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat       :  1.   Undang-undang  Nomor 27  Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953   Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang;

2.   Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1974  Tentang  Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4.   Undang-undang Nomor 22 Tahun  1999 Tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

 

5.    Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Nomor4168);

 

 

 

6. Peraturan.........

 

 

 

6.        Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3958);

 

7.        Peraturan   Pemerintah   Nomor    25   Tahun   2000   Tentang    Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

 

8.        Keputusan   Presiden  Nomor 44  Tahun 1999   tentang   Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

 

9.        Keputusan   Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 21  Tahun  2001  tentang    Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

 

10.      Keputusan   Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 22 Tahun  2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

 

11.      Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 23  Tahun  2001  tentang  Prosedur Penyusunan  Produk Hukum Daerah;

 

12.      Keputusan  Menteri   Dalam   Negeri   Nomor 6  Tahun  2003  tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

 

13.      Keputusan  Menteri   Dalam   Negeri   Nomor 7  Tahun  2003  tentang Pedoman Operasional  Penyidik Pegawai Negeri Sipil  Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

 

14.      Keputusan  Menteri  Dalam   Negeri   Nomor  8  Tahun  2003  tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

 

15.        Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

 

16.      Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1).

 

 

 

Dengan persetujuan

 

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN  BULUNGAN

 

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

 

BAB I........

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.        Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Bulungan;

2.        Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah  Kabupaten Bulungan;

3.        Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;

4.        Dewan   Perwakilan   Rakyat Daerah disingkat DPRD,  adalah Dewan   Perwakilan   Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;

5.        Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

6.        Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia  disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan;

7.        Penyidik Pegawai Negeri disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran  Peraturan Daerah;

8.        Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang adanya tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

9.        Peraturan Daerah,adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

(1)      PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;

(2)      Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI;

(3)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;

Pasal 4…………

Pasal 4

(1)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

a.    Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah:

b.    Melakukan tindakan Pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

c.    Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d.    Melakukan penyitaan benda atau surat;

e.    Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f.     Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g.    Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h.    Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i.      Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)      PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)      PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat diberikan uang insentif;

(2)      Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

a.        Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;

b.        Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;

c.        Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :

1.    Pemeriksaan tersangka;

2.    Pemasukan rumah;

3.    Penyitaan barang

4.    Pemeriksaan Saksi;

5.    Pemeriksaan tempat kejadian.

d.        Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

 

BAB IV………..

 

BAB IV

 

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

 

Pasal 7

 

(1)      Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur;

(2)      Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS terdiri dari :

a.    Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II b);

b.    Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);

c.    Ditugaskan dibidang teknis operasional;

d.    Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan;

e.    Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) Tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;

f.     Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 9

(1)      Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 7 harus melampirkan :

a.    Photo Copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;

b.    Surat Keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;

c.    Photo Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;

d.    Photo Copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;

e.    Photo Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) Tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;

 

f.     Photo Copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) pendidikan khusus dibidang penyidikan yang dilegalisir;

g.    Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.

(2)      Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

(1)      Mutasi PPNS ditetapkan oleh Bupati;

(2)      Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM;.

 

Pasal 11……….

 

Pasal 11

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

a.    Berhenti sebagai PNS;

b.    Atas Permintaan sendiri;

c.    Melanggar disiplin kepegawaian;

d.    Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;

e.    Meninggal Dunia.

Pasal 12

(1)      Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 11 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur;

(2)      Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti pendukungnya.


BAB V

SUMPAH / JANJI  DAN  PELANTIKAN

Pasal 13

(1)      Sebelum pelantikan, PPNS harus mengucapkan Sumpah/Janji;

(2)      Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

(3)      Tata cara pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS terdiri dari :

a.    Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;

b.    Pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi rohaniawan;

c.    Penandatanganan Berita Acara Sumpah / Janji dan pelantikan;

d.    Pelantikan.

 

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

(1)      PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal (KTP);

(2)      Kartu Tanda Pengenal (KTP) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau kepala Bagian Hukum;

(3)      Kartu Tanda Pengenal (KTP) sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;

(4)      Bentuk Kartu Tanda Pengenal (KTP) sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a.    Bentuk empat persegi panjang;

b.    Panjang 9,5 cm dan lebar 6,5 cm;

c.    Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang warna hijau;

 

 

 

d. Warna……….

 

d.    Warna putih memuat:

 

 

Pas photo berwarna

 

Ukuran

 

2 X 3 cm

 

 

KARTU TANDA PENGENAL

 

PENYIDIK

 

PEGAWAI NEGERI SIPIL

 

         e.   warna hijau memuat:

 

-    Nomor

-    N a m a

-    Pangkat

-    Jabatan

-    Kep Menteri Kehakiman dan HAM

-    Nomor

-    PPNS Pada

-    Berlaku sampai

Tanggal

:

:

:

:

 

:

:

:

 

:

NIP  :

 

 

BUPATI/ SEKDA

KABAG HUKUM

 

 

(Nama lengkap)

Nip.

 

Pasal 15

(1)      Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal (KTP) sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3), dapat diusulkan perpanjangan;

(2)      Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh unit organisasi PPNS kepada Kepala Bagian Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;

(3)      Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan harus sudah selesai diproses penerbitannya dan ditanda tangani oleh Kepala Bagian Hukum atas nama Bupati;

(4)      Pengantian Kartu Tanda Pengenal (KTP) karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;

(5)      Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) usulannya harus dilengkapi:

a.    Photo copy KTP yang telah habis masa berlakunya 2 (dua) rangkap;

b.    Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS 2 (dua) rangkap;

c.    Photo copy Surat Pengangkatan terakhir dalam jabatan atau pangkat PPNS 2 (dua) rangkap;

d.    Photo copy DP3 untuk 1 tahun terakhir 2 (dua) rangkap;

e.    Pas photo ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) rangkap.

 

BAB VII……

 

BAB VII

 

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1)   Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat perintah Penyidikan;

(2)     Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Bupati dan atau pejabat lain yang telah ditunjuk.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 17

(1)     Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

a.    Pembinaan umum;

b.    Pembinaan tehnis;

c.    Pembinaan operasional.

(2)     Pembinaan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa;

a.    Pemberian pedoman;

b.    Bimbingan, pelatihan dan arahan;

c.    Supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

(3)     Pembinaan tehnis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, POLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(4)     Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi terkait berupa petunjuk tehnis operasional.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan pembinaan dan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB X....

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 seri C Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan

  Ditetapkan di Tanjung Selor

 

  pada tanggal  24  Pebruari 2004

 

        BUPATI  BULUNGAN,

 

 

 

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

 

Diundangkan di Tanjung Selor

 

pada tanggal  24 Pebruari 2004

 

      SEKRETARIS DAERAH,

 

 

 

Drs. H. KARSIM AL ‘AMRIE M.Si

 

     PEMBINA  UTAMA  MUDA

 

            NIP. 550 010 287

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

 

NOMOR 1  TAHUN   2004   SERI   E   NOMOR  1

 

 

 


Anggota DPRD

Pengumuman

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Selamat Hari Bhayangkara ke-71 Tahun 201…

31-08-2015 Hits:733 pengumuman  - avatar

Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Beserta Jajaran Sekretariat Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Bhayangkara ke-71 Tahun 2017

Read more

Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir …

31-08-2015 Hits:512 pengumuman  - avatar

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Beserta Jajaran Staf Sekretariat Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha  1438 H Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Read more

Selamat Memperingati Hari Raya Waisak 25…

17-08-2015 Hits:1047 pengumuman  - avatar

Pimpinan dan anggota beserta jajaran staf sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan mengucapkan "Selamat Memperingati hari raya Waisak 2561"

Read more

Situs Terkait