Selamat Datang di Website DPRD Kabupaten Bulungan. +++ Sampaikan aspirasi Anda, kritik dan saran dengan mengisi buku tamu kami, terima kasih.
 
 
 
 

Perda Tahun 2004 No.2

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

 NOMOR   2   TAHUN 2004

 TENTANG

 KEUANGAN DAERAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 BUPATI BULUNGAN,

 Menimbang  :a.bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab memberikan kewenangan yang penuh kepada daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu menata keuangan daerah untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah;

  b.bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur keuangan daerah dengan Peraturan Daerah; 

 Mengingat  :   1.   Undang-undang Nomor 27  Tahun  1959 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 72)  tentang  Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang;

 2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

 3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran  Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

 4.    Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

 5.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran  Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

 6.      Peraturan Pemerintah  Nomor 104  Tahun  2000  tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

 7.  Peraturan   Pemerintah   Nomor  105   Tahun   2000  tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

 8.       Peraturan  Pemerintah  Nomor 106  Tahun  2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

 9.        Peraturan  Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

 10.      Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara pertangugnjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4027);

 11.   Peraturan Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2000   tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

 12.  Peraturan   Pemerintah   Nomor  110  Tahun  2000  tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

13.   Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090) ;

 14.      Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70 );

 15.   Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);

 16.      Keputusan  Menteri  Dalam   Negeri   Nomor  29  Tahun  2002  tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, penyusunan dan Perhitungan APBD;

 17.Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

 18.   Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1).

 Dengan……………..

 

 Dengan persetujuan

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KABUPATEN BULUNGAN

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan    :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG KEUANGAN DAERAH

 BAB I

 KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 1.        Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Bulungan;

 2.        Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan;

 3.        Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Bulungan;

 4.    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  disingkat  DPRD  adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;

 5.      Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka        penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam  kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

 6.        Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD

 7.        Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

 8.     Pengelola Keuangan Daerah, adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan aggaran belanja daerah;

 9.        Perangkat Daerah adalah orang / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

 10.  Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah Kabupaten Bulungan dalam periode tahun anggaran tertentu ;

 11.   Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Bulungan dalam periode tahun anggaran tertentu ;

 12.  Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah Kabupaten Bulungan dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;

 

13. Pendapatan…………….

 

13.      Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Bulungan dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;

 14.  Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;

 15.  Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bulungan menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang  sehingga memiliki kewajiban untuk membayar kembali.

 16.   Badan Usaha Milik Negara disingkat BUMN adalah semua badan hukum yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;

 17.      Badan Usaha Milik Daerah disingkat BUMD adalah semua badan hukum yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan;

 BAB II

 Lingkup Keuangan Daerah

 Pasal 2

 Pemerintah Daerah berhak atas penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

 Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai atas penyelenggaraan pelayanan pada publik dan memenuhi segala kewajiban yang berhubungan dengan pihak ketiga serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

 

BAB III

 KEKUASAAN ATAS KEUANGAN DAERAH

 Pasal 4

 (1)      Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;

 (2)  Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

 Pasal 5

 (1)     Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran;

 (2)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

 (3)     Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

 BAB IV…………..

 BAB IV

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

 

Bagian Pertama

 Bentuk dan Susunan APBD

 Pasal 6

 (1)      APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

 a.    Pendapatan Daerah;

 b.    Belanja Daerah;

 c.    Pembiayaan

 (2)      Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibagi  menurut sumber pendapatan dan pos pendapatan, yang dibagi dalam ayat atau rekening;

 (3)      Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dirinci menurut organisasi, fungsi, dan pos belanja yang dibagi dalam pasal atau rekening;

 (4)      Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dirinci menurut surplus atau defisit APBD yang dibagi dalam rekening.

 Bagian Kedua

 

Proses Penyusunan Rencana  APBD

 Pasal 7

 (1)    Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD;

 (2)      Berdasarkan arah dan kebijakan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) rencana APBD disusun oleh Bupati beserta Perangkat Daerah;

 (3)  Rencana APBD disusun dengan memperhatikan laporan penilaian asset, potensi  daerah dan rencana strategis Kabupaten Bulungan..

 Pasal 8

 (1)       Penyusunan Rencana APBD menerapkan prinsip perencanaan dari bawah;

 (2)       Prinsip perencanaan dari bawah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat :

 a.    Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;

 b.    Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;

 c.    Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja daerah.

 

 Bagian Ketiga……………..

 Bagian Ketiga

 Proses Penetapan APBD

 Pasal 9

 (1)      Rencana APBD diajukan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapat persetujuan;

 (2)      Apabila Rencana APBD tidak disetujui DPRD, Bupati  berkewajiban menyempurnakan Rencana  APBD tersebut;

 (3)      Penyempurnaan Rencana APBD sebagaimana dimaksud ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD;

 (4)      Apabila Rencana APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya.

 Pasal 10 

 (1)      APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 bulan setelah APBN ditetapkan;

 (2)      Jangka waktu penetapan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memperhatikan Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

 Bagian Keempat

 Perubahan APBD

 Pasal 11

 (1)      Perubahan APBD dilakukan apabila ada:

 a.    Kebijaksanaan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis;

 b.    Penyesuaian akibat pelampauan atau tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;

 c.    Terjadinya kebutuhan yang mendesak .

 (2)      Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun Anggaran berakhir.

 

Bagian  Kelima

 Perhitungan  APBD

 Pasal 12

 (1)     Setiap akhir tahun anggaran Bupati wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD;

 (2)     Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dan dengan menjelaskan alasannya;

 (3) Perhitungan…………..

 (3)     Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

 

Bagian Keenam

 Pertanggungjawaban APBD

 Pasal 13

  Pertanggungjawaban APBD terdiri dari :

 a.    Laporan Triwulan;

 b.    Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran.

 Pasal 14 

 (1)       Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a terdiri dari :

 a.    Laporan Perhitungan APBD;

 b.    Laporan Aliran Kas;

 c.    Laporan Neraca Daerah;

 (2)       Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan.

 Pasal 15

 (1)     Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf b terdiri dari :

 a.    Laporan Perhitungan APBD;

 b.    Nota Perhitungan APBD;

 c.    Laporan Aliran Kas;

 d.    Neraca Daerah;

 (2)     Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

 BAB V

 Tahun Anggaran

 Pasal 16

 Tahun Anggaran Daerah adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara.

 

 BAB VI……………

 

BAB VI

 Penerimaan Daerah

 Bagian Pertama

 Sumber-sumber Penerimaan Daerah

 Pasal 17

 Sumber-sumber penerimaan Daerah  terdiri dari:

a.    Pendapatan Asli Daerah

b.    Dana Perimbangan

c.    Pinjaman Daerah

d.    Lain-lain penerimaan  yang sah

 

Bagian Kedua

Pendapatan Asli Daerah

 Pasal 18

 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud  Pasal 17 huruf a terdiri dari :

 a.    Pajak Daerah

b.    Retribusi Daerah

c.    Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d.    Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

 

Bagian Ketiga

Dana Perimbangan

 Pasal 19

 Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf  b terdiri dari:

 a.    Bagian daerah dari Pajak Pusat dan Propinsi yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b.    Dana Alokasi Umum

c.    Dana Alokasi Khusus

Bagian Keempat

 Pinjaman Daerah

 Pasal 20

 (1)      Daerah dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c dipergunakan untuk membiayai sebagian anggarannya;

 (2) Pinjaman…………..

 

(2)      Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri, baik dari pemerintah atau non pemerintah;

 (3)      Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa pinjaman jangka panjang maupun pinjaman jangka pendek.

 Pasal 21

 (1)      Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman dengan masa jatuh tempo lebih dari satu tahun, dengan mematuhi persyaratan pinjaman yang telah ditetapkan;

 (2)      Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana yang kemudian menjadi aset Daerah dan meningkatkan penerimaan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat;

 (3)      Untuk memperoleh pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

 a.    Jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 40 % (empat puluh persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

 b.    Berdasarkan proyeksi penerimaan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, debt service coverage ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).

 

Pasal 22

 (1)      Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dengan masa jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun anggaran yang berjalan, dengan mematuhi persyaratan pinjaman yang telah ditetapkan;

 (2)      Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktu jatuh tempo;

 (3)      Batas maksimum kumulatif jumlah pinjaman jangka pendek adalah 15 % (lima belas persen) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan.

 Pasal  23

 (1)     Pinjaman Daerah dilakukan dengan peretujuan DPRD;

 (2)     Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya.

 

 

 

Bagian Kelima

 

Lain-lain Penerimaan yang Sah

 

Pasal 24

 

(1)     Daerah dapat menerima lain-lain penerimaan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf d baik dari Pemerintah maupun non pemerintah yang bersifat tidak mengikat;

 (2)     Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

 

 BAB VI……………

 BAB VII

 Belanja daerah

 Pasal 25

 (1(1)    Jenis Belanja Daerah  terdiri dari :

a.    Belanja administrasi umum ;

 b.    Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik ;

 c.    Belanja modal ;

 d.    Belanja transfer  ;

 

e.    Dana cadangan ;

 

f.     Pengeluaran tak tersangka.

 

(2)      Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam tiap tahun anggaran.

 

 

 

BAB VIII

 

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN

 

PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROPINSI

 

Pasal 26

 

(1)      Pemerintah Daerah menerima dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

 

(2)      Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dana dan atau menerima hibah dari Pemerintah Pusat dan atau Provinsi setelah mendapat persetujuan DPRD.

 BAB IX

 HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNIT-UNIT

  USAHA KECIL (UUK) , BUMN, BUMD, PERUSAHAAN SWASTA DAN

  ORGANISASI MASYARAKAT

 Pasal 27

 (1)     Pemerintah Daerah dapat memiliki atau menyertakan modalnya dalam Unit Usaha Kecil (UUK) yang dikelola secara terpisah;

 (2)      Pemerintah  Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh Unit Usaha Kecil (UUK) sesuai dengan penyertaan modalnya.

 Pasal 28

 (1)      Pemerintah Daerah dapat memberi dan atau menerima pinjaman, hibah, penyertaan modal kepada dan atau dari BUMN;

 

(2)      Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam Anggaran Daerah;

 

(3) Pemerintah Daerah………….

 (3)      Pemerintah Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh BUMN sesuai dengan  penyertaan modalnya.

 Pasal 29

 (1)      Pemerintah Daerah dapat memberi dan atau menerima  pinjaman, hibah, penyertaan modal kepada dan atau dari BUMD;

 (2)      Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan atau privatisasi BUMD;

 (3)      Pemerintah Daerah  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD;

 (4)      Pemerintah Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh BUMD sesuai ketentuan  yang berlaku.

 Pasal 30

 Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta.

 Pasal 31

 Pemerintah Daerah dapat memberikan dana bantuan untuk pengembangan kesejahteraan melalui organisasi masyarakat

 Pasal 32

 Hubungan  keuangan  sebagaimana  dimaksud  pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31 dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.

 BAB X

 HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN

  PEMERINTAH DAN ATAU LEMBAGA LUAR NEGERI

 Pasal 33

 Pemerintah Daerah dapat memberi dan menerima pinjaman, hibah kepada dan atau dari Pemerintah, Lembaga Luar Negeri dengan persetujuan DPRD.

 

BAB XI

 S A N K S I

 Pasal 34

 (1)     Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah atau lalai;

 (2) Setiap……………..

 

(2)     Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;

 (3)      Pengenaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bAB XII

 Ketentuan penutup

 Pasal 35

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan

  Ditetapkan di  Tanjung Selor

 pada  tanggal  24 Pebruari 2004

            BUPATI  BULUNGAN,

 
 
 

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

 Diundangkan di Tanjung Selor

 pada tanggal  24 Pebruari 2004

        SEKRETARIS DAERAH,

 

 

           Drs. H. KARSIM AL ‘AMRIE M.Si

       PEMBINA  UTAMA  MUDA

             NIP. 550 010 287

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

 NOMOR 2  TAHUN  2004   SERI   E    NOMOR  2

 

 

 

 

 


Perda Tahun 2004 No.1

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BULUNGAN

NOMOR      1   TAHUN 2004

 TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI   BULUNGAN,

Menimbang     : a.    bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997 seri C Nomor 1) sudah tidak sesuai lagi

                          b.    bahwa dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 74 ayat (2), dalam rangka melakukan penyidikan dan penertiban atas ketentuan peraturan Daerah dipandang perlu mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat       :  1.   Undang-undang  Nomor 27  Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953   Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang;

2.   Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1974  Tentang  Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4.   Undang-undang Nomor 22 Tahun  1999 Tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

 

5.    Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Nomor4168);

 

 

 

6. Peraturan.........

 

 

 

6.        Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3958);

 

7.        Peraturan   Pemerintah   Nomor    25   Tahun   2000   Tentang    Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

 

8.        Keputusan   Presiden  Nomor 44  Tahun 1999   tentang   Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

 

9.        Keputusan   Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 21  Tahun  2001  tentang    Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

 

10.      Keputusan   Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 22 Tahun  2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

 

11.      Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 23  Tahun  2001  tentang  Prosedur Penyusunan  Produk Hukum Daerah;

 

12.      Keputusan  Menteri   Dalam   Negeri   Nomor 6  Tahun  2003  tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

 

13.      Keputusan  Menteri   Dalam   Negeri   Nomor 7  Tahun  2003  tentang Pedoman Operasional  Penyidik Pegawai Negeri Sipil  Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

 

14.      Keputusan  Menteri  Dalam   Negeri   Nomor  8  Tahun  2003  tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

 

15.        Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

 

16.      Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1).

 

 

 

Dengan persetujuan

 

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN  BULUNGAN

 

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

 

BAB I........

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.        Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Bulungan;

2.        Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah  Kabupaten Bulungan;

3.        Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;

4.        Dewan   Perwakilan   Rakyat Daerah disingkat DPRD,  adalah Dewan   Perwakilan   Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;

5.        Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

6.        Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia  disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan;

7.        Penyidik Pegawai Negeri disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran  Peraturan Daerah;

8.        Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang adanya tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

9.        Peraturan Daerah,adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

(1)      PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;

(2)      Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI;

(3)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;

Pasal 4…………

Pasal 4

(1)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

a.    Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah:

b.    Melakukan tindakan Pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

c.    Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d.    Melakukan penyitaan benda atau surat;

e.    Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f.     Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g.    Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h.    Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i.      Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)      PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)      PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat diberikan uang insentif;

(2)      Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

a.        Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;

b.        Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;

c.        Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :

1.    Pemeriksaan tersangka;

2.    Pemasukan rumah;

3.    Penyitaan barang

4.    Pemeriksaan Saksi;

5.    Pemeriksaan tempat kejadian.

d.        Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

 

BAB IV………..

 

BAB IV

 

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

 

Pasal 7

 

(1)      Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur;

(2)      Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS terdiri dari :

a.    Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II b);

b.    Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);

c.    Ditugaskan dibidang teknis operasional;

d.    Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan;

e.    Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) Tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;

f.     Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 9

(1)      Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 7 harus melampirkan :

a.    Photo Copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;

b.    Surat Keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;

c.    Photo Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;

d.    Photo Copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;

e.    Photo Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) Tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;

 

f.     Photo Copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) pendidikan khusus dibidang penyidikan yang dilegalisir;

g.    Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.

(2)      Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

(1)      Mutasi PPNS ditetapkan oleh Bupati;

(2)      Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM;.

 

Pasal 11……….

 

Pasal 11

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

a.    Berhenti sebagai PNS;

b.    Atas Permintaan sendiri;

c.    Melanggar disiplin kepegawaian;

d.    Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;

e.    Meninggal Dunia.

Pasal 12

(1)      Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 11 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur;

(2)      Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti pendukungnya.


BAB V

SUMPAH / JANJI  DAN  PELANTIKAN

Pasal 13

(1)      Sebelum pelantikan, PPNS harus mengucapkan Sumpah/Janji;

(2)      Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

(3)      Tata cara pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS terdiri dari :

a.    Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;

b.    Pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi rohaniawan;

c.    Penandatanganan Berita Acara Sumpah / Janji dan pelantikan;

d.    Pelantikan.

 

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

(1)      PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal (KTP);

(2)      Kartu Tanda Pengenal (KTP) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau kepala Bagian Hukum;

(3)      Kartu Tanda Pengenal (KTP) sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;

(4)      Bentuk Kartu Tanda Pengenal (KTP) sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a.    Bentuk empat persegi panjang;

b.    Panjang 9,5 cm dan lebar 6,5 cm;

c.    Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang warna hijau;

 

 

 

d. Warna……….

 

d.    Warna putih memuat:

 

 

Pas photo berwarna

 

Ukuran

 

2 X 3 cm

 

 

KARTU TANDA PENGENAL

 

PENYIDIK

 

PEGAWAI NEGERI SIPIL

 

         e.   warna hijau memuat:

 

-    Nomor

-    N a m a

-    Pangkat

-    Jabatan

-    Kep Menteri Kehakiman dan HAM

-    Nomor

-    PPNS Pada

-    Berlaku sampai

Tanggal

:

:

:

:

 

:

:

:

 

:

NIP  :

 

 

BUPATI/ SEKDA

KABAG HUKUM

 

 

(Nama lengkap)

Nip.

 

Pasal 15

(1)      Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal (KTP) sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3), dapat diusulkan perpanjangan;

(2)      Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh unit organisasi PPNS kepada Kepala Bagian Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;

(3)      Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan harus sudah selesai diproses penerbitannya dan ditanda tangani oleh Kepala Bagian Hukum atas nama Bupati;

(4)      Pengantian Kartu Tanda Pengenal (KTP) karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;

(5)      Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) usulannya harus dilengkapi:

a.    Photo copy KTP yang telah habis masa berlakunya 2 (dua) rangkap;

b.    Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS 2 (dua) rangkap;

c.    Photo copy Surat Pengangkatan terakhir dalam jabatan atau pangkat PPNS 2 (dua) rangkap;

d.    Photo copy DP3 untuk 1 tahun terakhir 2 (dua) rangkap;

e.    Pas photo ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) rangkap.

 

BAB VII……

 

BAB VII

 

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1)   Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat perintah Penyidikan;

(2)     Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Bupati dan atau pejabat lain yang telah ditunjuk.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 17

(1)     Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

a.    Pembinaan umum;

b.    Pembinaan tehnis;

c.    Pembinaan operasional.

(2)     Pembinaan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa;

a.    Pemberian pedoman;

b.    Bimbingan, pelatihan dan arahan;

c.    Supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

(3)     Pembinaan tehnis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, POLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(4)     Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi terkait berupa petunjuk tehnis operasional.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan pembinaan dan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB X....

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 seri C Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan

  Ditetapkan di Tanjung Selor

 

  pada tanggal  24  Pebruari 2004

 

        BUPATI  BULUNGAN,

 

 

 

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

 

Diundangkan di Tanjung Selor

 

pada tanggal  24 Pebruari 2004

 

      SEKRETARIS DAERAH,

 

 

 

Drs. H. KARSIM AL ‘AMRIE M.Si

 

     PEMBINA  UTAMA  MUDA

 

            NIP. 550 010 287

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

 

NOMOR 1  TAHUN   2004   SERI   E   NOMOR  1

 

 

 

Anggota DPRD

Pengumuman

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Selamat Hari Bhayangkara ke-71 Tahun 201…

31-08-2015 Hits:733 pengumuman  - avatar

Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Beserta Jajaran Sekretariat Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Bhayangkara ke-71 Tahun 2017

Read more

Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir …

31-08-2015 Hits:512 pengumuman  - avatar

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Beserta Jajaran Staf Sekretariat Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha  1438 H Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Read more

Selamat Memperingati Hari Raya Waisak 25…

17-08-2015 Hits:1047 pengumuman  - avatar

Pimpinan dan anggota beserta jajaran staf sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan mengucapkan "Selamat Memperingati hari raya Waisak 2561"

Read more

Situs Terkait